Liputan Penyerahan DIPA TA 2012

Jakarta - Pola penyerapan anggaran yang tidak optimal di Tahun Anggaran 2011, sangat disayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, bila penyerapan anggaran 2011 lebih baik, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik. Presiden juga mengingatkan dihadapan para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur se-Indonesia bahwa belanja pemerintah merupakan salah satu kontributor utama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan presiden dalam acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012, Selasa (20/12) di Istana Negara Jakarta.

"Harus ada koreksi, perbaikan, dan kemungkinan sanksi yang akan dilakukan agar penyerapan anggaran lebih baik di masa depan," tegas Presiden.

Presiden meminta perbaikan dari semua pihak guna pelaksanaan anggaran yang lebih baik. Ada tiga hal yang ditekankan presiden kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur se-Indonesia terkait pelaksanaan anggaran di tahun 2012 mendatang. Pertama, presiden meminta semua pihak untuk dapat duduk bersama dalam membenahi regulasi yang menghambat percepatan realisasi anggaran. Hal itu perlu dilakukan karena presiden masih mendapat laporan mengenai regulasi yang mengunci realisasi anggaran. Bahkan, presiden memberi tenggat waktu selama tiga bulan untuk perbaikan regulasi pelaksanaan anggaran.

Kedua, presiden meminta kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur se-Indonesia untuk dapat memberikan pengawasan dan pengendalian secara langsung. Hal tersebut penting dilakukan guna memastikan jajaran pelaksanaan anggaran bekerja dengan baik dan optimal. Selain itu, kementerian dan lembaga diminta untuk menyusun dibursement  plan sebagai alat untuk membantu monitoring rencana penarikan dan masing-masing kementerian/lembaga.

Ketiga, presiden membentuk Tim Evaluasi dan Pengawas. Tim tersebut terdiri dari berbagai unsur terkait, dimana salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Presiden memberikan amanah evaluasi dan pengawasan tingkat realisasi anggaran kepada Tim tersebut. Laporan evaluasi dan pengawasan secara berkala disampaikan Tim Evaluasi dan Pengawas kepada presiden setiap empat bulan. 

oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan